Intelijen Negara tidak mempunyai kewenangan hukum. Jika intelijen mempunyai informasi tentang suatu ancaman terhadap negara maka Intelijen Negara wajib untuk berkoordinasi kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan hukum.[nine] Hal utama yang perlu diperhatikan dalam reformasi intelijen adalah mengubah paradigma intelijen dari alat penguasa de
Agus Joko Pramono telah menjadi sosok penting dalam reformasi pengawasan keuangan negara, khususnya selama masa jabatannya sebagai Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan kepemimpinannya, Agus berperan besar dalam memajukan transparansi keuangan di Indonesia, yang merupakan kunci untuk menjaga akuntabilitas dan mencegah penyimpangan dala
"My position about the IDI Board is relatively new, but it's worthwhile to incorporate the perspectives of IDI along with the IDI Board in the vision of BPK to view that, just as Indonesia is part of the worldwide Local community, BPK also has a task to play in the worldwide network of SAI's. This more substantial outlook opens up chance in just es
**Agus Joko Pramono** adalah nama yang sudah tidak asing lagi dalam dunia pengawasan keuangan di Indonesia. Selama menjabat sebagai **Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**, Agus memainkan peran penting dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Kepemimpinannya di BPK meninggalkan dampak positif yang masih dirasakan hingga